REBUTAN TANAH ATAU TANAH REBUTAN
Oleh : Sabirin, S.Sos.I


Menarik memang berbicara soal tanah. Harta yang tak terbatas jumlah maupun nilainya. Semenjak masa penciptaan nabi Adam dari tanah, hingga dikeluarkannya dari surga yang kemudian diturunkannya untuk mengelola tanah (bumi) sebagai khalifah. Unik memang, sampai sekarang tanah masih hangat dibicarakan dan ‘diperebutkan’. Ini layak kita pertanyakan, ada apa dengan tanah...? Palestina terus saja berkonfrontasi dengan Israel sampai hari ini, konon katanya juga gara-gara persoalan tanah. Amerika menyerang Afghanistan, Irak serta melakukan penguasaan ekonomi dan politik terhadap beberapa Negara di dunia ini tak terlepas dari persoalan tanah. Sungguh aneh, tanah memiliki peran ganda, terkadang menjadi sumber konflik dan tidak jarang pula menjadi sumber kemakmuran bagi ummat manusia.

Konflik tanah ternyata tidak hanya terjadi untuk golongan kelas atas (hight Class) saja, namun ini juga menjadi persoalan ditingkat akar rumput. Demikian kompleksnya permasalahan tanah ini, membutuhkan energi yang tak sedikit dan penanganan yang tepat, sehingga para pihak yang berkonflik merasa tidak ada yang dirugikan. Artinya apa, untuk mendapatkan hasil yang betul-betul memuaskan berbagai pihak maka dibutuhkan keikhasan dan kejujuran dari semua kalangan sehingga data-data dan bukti yang diberikan kepada pihak berwenang jauh dari kebohongan dan kepalsuan. Apalagi pasca bencana Tsunami menimpa Aceh, banyak tanah masyarakat menjadi tidak jelas tapal batasnya, harus diakui ini sangat rawan konflik.

Hati nurani disini dituntut untuk mengikhlaskan kejujuran menjadi pilihan terbaik. Tanah anak yatim-piatu, orang miskin dan termarjinalkan jangan sampai menjadi korban kesewenang-wenangan pihak tertentu, yang ingin memperoleh keuntungan pribadi dan kelompoknya semata, dengan mengorbankan air mata saudara kita yang kurang beruntung dilanda bencana tersebut. Tidak hanya persoalan tanah di daerah Tsunami yang rawan konflik, di daerah lainnya juga sangat rentan bahkan dikhawatirkan akan menjadi bom waktu yang siap meletus kapan saja. Ini harus segera di antisipasi oleh para pihak terkait.

Sebagaimana yang dilansir harian Serambi Indonesia tanggal 06 November 2007 silam, ribuan massa yang tergabung dalam Forum Perjuangan Rakyat Atas Tanah (Forjerat) melalui pernyataan sikapnya senin (5/11), mendesak kalangan DPRK Aceh Timur agar segera membentuk tim panitia khusus (pansus) dalam kasus perampasan tanah yang dilakukan oleh PT. Bumi Flora. Sebelumnya, menurut Forjerat Komisi A DPRK Aceh Timur telah berjanji akan menyelesaikan konflik tanah rakyat yang dirampas di empat kecamatan dalam kecamatan Aceh Timur. Kita tentunya sangat tidak berharap pengerahan massa dalam skala besar seperti itu terjadi lagi, karena sangat rentan terjadinya sikap anarkis yang akan berimplikasi pada terganggunya iklim kedamaian yang selama ini sudah mulai terbina dengan baik.

Pemerintah dalam hal ini hendaknya harus lebih cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan yang pada akhirnya dapat mengancam kedamaian. DPRA maupun DPRK, BPN, Kepolisian serta para pihak terkait lainnya dituntut kerja kerasnya dalam menuntaskan berbagai macam permasalahan yang melanda Aceh, terutama menyangkut masalah tanah. Barangkali dua kasus diatas merupakan hanya segelintir dari sengketa tanah yang di anggap paling rawan terhadap konflik tersebut.

Sebagaimana di daerah lain, betapa banyak kasus tanah yang telah menimbulkan kesengsaraan masyarakat yang berkepanjangan, apalagi disaat rakyat berhadapan dengan penguasa dengan dalih kepentingan institusinya sebagai pemerintah maupun alat pemerintah. Masa kekhilafahan Umar layak kita jadikan contoh, betapa supremasi hukum dapat beliau tegakkan dengan baik. Perebutan tanah seorang Yahudi oleh salah seorang Gubernur dibawah kekuasaannya dengan tujuan perluasan mesjid, mendapat teguran dari sang khalifah. Sehingga tanah yang menjadi hak yahudi tersebut di kembalikan kepada pemiliknya.

Sungguh luar biasa, masih adakah pemimpin kita yang demikian. Penulis yakin keikhlasan, kejujuran dan keberpihakan kepada rakyat masih menjiwai para pemimpin Bangsa ini. Aceh merupakan negeri yang subur, hamparan tanah yang begitu luas membentang dengan hasil alam yang melimpah. Pemenuhan akan hak-hak rakyat menjadi sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan, kesejahteraan, keadilan, penegakan hukum maupun partisipasi aktif masyarakat dalam segala bidang haruslah dapat direalisasikan dalam kehidupan nyata. Mari kita selamatkan iklim damai di Nanggroe Aceh Darussal. Wallahu ’Alam Bissawaf.

Ket :
Penulis adalah Alumni S1 IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh dan sekarang sedang menyelesaikan S2 Bidang Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Kesos di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.